WahanaNews-KARAWANG | BKKBN Jawa Barat menyampaikan jumlah kepesertaan Keluarga Berencana (KB) di masing-masing kecamatan kabupaten/kota wilayah Jabar masih belum merata atau terjadi disparitas jumlah peserta antara kecamatan yang satu dengan lainnya.
"Pemerataan peserta KB aktif itu masih masih kurang di tingkat kecamatan," kata Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Wahidin, saat memberikan penghargaan capaian kepesertaan KB disela Rakor Pelayanan KB di Rumah Sakit tingkat Jawa Barat dan Orientasi Penurunan Angka Kematian Ibu Melalui KB Pascapersalinan (KBPP), di Karawang, Selasa (2/8/2022).
Baca Juga:
Sepekan Jelang Pilkada Jawa Barat 2024, Dedi Mulayadi-Erwan Setiawan Ungguli Empat Kandidat
Ia menyontohkan, dalam satu daerah, ada kecamatan tertentu yang peserta KB aktifnya di atas 50 persen. Sedangkan di kecamatan lainnya jauh di bawah 50 persen.
Hal tersebut disebutkan menjadi 'pekerjaan rumah' bersama.
Diharapkan ke depan, kepesertaan KB di masing-masing kecamatan bisa seimbang atau merata. Karena itu berkaitan dengan konteks pemerataan pembangunan.
Sementara itu, terkait dengan Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) tingkat Jawa Barat itu berkorelasi dengan KB pascapersalinan. Selain meningkatkan kepesertaan KB, hal itu sejalan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Baca Juga:
6 Kali Berturut-Turut, Pemkot Bekasi Raih Predikat Kota Informatif Tingkat Jabar 2024
Menurut Wahidin, potensi cakupan pelayanan KB di rumah sakit cukup terbuka di Jawa Barat. Itu terlihat dari banyaknya rumah sakit di wilayah Jabar yang mencapai 377 unit rumah sakit. Namun saat ini baru 194 perusahaan yang melayani KBPP.
Diharapkan, ada daya tarik bagi masyarakat yang menjadi peserta KB pascapersalinan di rumah sakit.
Di antaranya dengan memberikan bonus akta kelahiran bagi masyarakat yang menjadi peserta KB setelah menjalani persalinan di rumah sakit.
