WahanaNews-Bandung | Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Politik dan Keamanan Unpas serta Paguyuban Pasundan menggelar seminar nasional.
Seminar nasional dalam rangka Milangkala Paguyuban Pasundan yang ke 109 yang dilaksanakan di Aula Mandalasaba Dr Djoendjoenan, Pascasarjana Unpas, Jalan Sumatera No. 41 Kota Bandung itu mengambil tema soal Pemilu 2024 dan Prospeknya Bagi Masa Depan Bangsa.
Baca Juga:
Kemen PPPA Soroti Perempuan Indonesia di Pemilu 2024
Dalam sambutannya, Ketua PB Paguyuban Pasundan sekaligus Ketua Pascasarjana Unpas Prof Didi Turmudzi mengatakan, Paguyuban Pasundan memiliki perhatian pada bidang politik.
Meskipun bukan bagian dari partai politik dan tidak akan menjadi partai politik tapi pihaknya punya sikap politik.
Terkait isu Pemilu 2024 yang dibahas dalam seminar nasional tersebut, Paguyuban Pasundan ingin berkontribusi turut menyosialisasikan terkait Pemilihan Umum 2024 kepada masyarakat, karena pemilihan umum menjadi penentu nasib jutaan rakyat Indonesia.
Baca Juga:
Wamenkeu: UNIAS Harus Memiliki Ide dan Kampus Besar untuk Menjadi Universitas yang Bermutu
“Kita punya kewajiban untuk berkontribusi memberi penyadaran kepada warga Paguyuban Pasundan, dan khususnya warga Jawa Barat dan warga Indonesia bahwa Pemilu itu pintu masuk atau jembatan untuk menentukan nasib jutaan rakyat Indonesia,” kata dia melalui keterangan tertulis, Minggu (3/7).
Dalam seminar tersebut, Prof Didi Turmudzi pun menjelaskan soal sosok pemimpin bangsa Indonesia yang harus melindungi rakyatnya, mampu melakukan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, mereduksi kejahatan atau kriminalitas, narkotika, human trafficking hingga mampu menjaga kerukunan dan persoalan lainnya.
“Pemimpin Indonesia saat ini sudah baik dan semoga kedepannya pun lahir pemimpin yang membawa Indonesia semakin maju lagi,” jelas dia.
Berkenaan dengan Pemilu 2024, Prof Didi Turmudzi sangat berharap presiden yang terpilih di Pemilihan Umum 2024 dapat melanjutkan cita-cita pendiri bangsa sebagaimana pembukaan dalam UUD 1945.
“Salah satunya membentuk pemerintahan yang dapat melindungi bangsa serta dapat memajukan kesejahteraan bangsa,” ujarnya.
“Harapan kami, semoga pelaksanaan pemilu ini akan sesuai jadwal, sesuai dengan aturan konstitusi yang harus dikuti semua pihak,” imbuh Didi.
Didi berharap, seminar yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Pasundan bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Politik dan Keamanan Unpas serta Paguyuban Pasundan akan memberikan wawasan dan pencerahan bagi peserta.
Di tempat yang sama, Ketua pelaksana, Prof Bambang Heru PMS mengatakan kegiatan seminar nasional ini digelar untuk memberikan gambaran terkait Pemilihan Umum 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
“Tujuannya digelar seminar soal Pemilu 2024 dan Prospeknya Bagi Masa Depan Bangsa salah satunya memberikan gambaran terkait Pemilihan Umum nanti. Banyak isu terkait Pemilu 2024 yang bakal dikaji dalam seminar hari ini,” ujar Bambang pada WahanaNews.co
Mulai dari peraturannya, lanjut Bambang, dinamikanya dan isu lainnya yang erat kaitannya dengan Pemilihan Umum 2024.
Ia menambahkan, terkait peserta. Dalam seminar ini diikuti oleh berbagai kalangan, baik dosen maupun mahasiswa, organisasi dan instansi lainnya yang ada di Kota Bandung.
Sedangkan Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik dalam seminar nasional tersebut membagas soal isu dinamika dan kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dalam paparannya, Idham Holik menyinggung soal wacana penundaan Pemilu 2024 yang sempat ramai dibicarakan oleh khalayak.
Ia menegaskan Pemilu 2024 akan digelar sesuai jadwal yang sudah disepakti bersama yakni, 14 Februari 2024. Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo setelah isu penundaan Pemilu 2024 ramai.
“Kemarin muncul wacana Pemilu 2024 ditunda dan lain-lain. Memang dalam perspektif demokrasi liberal, hal tersebut tidak masalah,” tegasnya.
Namun, dalam demokrasi konstitusional penundaan Pemilihan Umum tersebut tidak bisa dilakukan, harus tetap dilaksanakan lima tahun sekali sebagaimana aturan yang ada.
Disamping itu, dalam paparannya Idham Holik pun sangat berharap Pemilihan Umum 2024 nanti bisa berjalan dengan baik, karena Pemilihan Umum dinilai memperkuat presidensialisme, dan dengandemokrasi rakyat Indonesia menyatu.
“Kita sebagai rakyat yang berdaulat kuncinya kembali kepada konstitusi dan UUD 1945,” ucap dia.
Idham Holik sangat berharap masyarakat Indonesia turut menyukseskan Pemilu 2024 nanti. Tidak ada demokrasi yang baik tanpa keterlibatan masyarakat sipil.
“Maka dari itu, saya mengajak kepada masyarakat untuk mensukseskan Pemilu, karena Pemilu adalah masa depan kita semua,” tuturnya.
Sementara itu, Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik LIPI atau BRIN Prof Firman Noor, dalam paparannya membahas soal isu Pemilu 2024 dan momentum perbaikan kualitas demokrasi bangsa.
Ia membahas soal masalah demokrasi di Indonesia yang multidimensi. Termasuk persoalan pendidikan politik di Indonesia yang dianggap lemah. Oleh sebab itu, solusinya adalah Pemilu di Indonesia harus baik dan berintegritas.
Selain itu, Prof Firman Noor pun menyinggung soal demokrasi yang dinilainya mengalami pasang surut. Suatu waktu menguat suatu waktu melemah.
“Maka dari itu, kita harus memiliki pemimpin yang komitmen terhadap demokrasi jika kita ingin demokrasi terus terjaga,” tegas dia.
“Founding fathers bangsa ini, tidak ingin Indonesia menjadi negara kolonial melainkan menjadi negara elitis. Sehingga pelaksanaan demokrasi harus terus dikawal,” kata dia.
Sementara itu, Guru besar Ilmu Politik UPI Bandung yakni, Prof Cecep Darmawan dalam seminar nasional tersebut membahas soal menakar peta politik Pemilu 2024 dan arahnya bagi masa depan bangsa.
Dalam paparannya, ia menegaskan Pemilu 2024 harus mampu melahirkan pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Satu diantaranya berbagai dampak dari pandemi Covid-19, seperti masalah ekonomi hingga sosial.
“Pemilu 2024 pun harus melahirkan pemimpin yang mampu menentukan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN untuk terwujudnya Indonesia emas,” harap dia.
Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Hukum, Politik dan Keamanan Unpas, Dr. Tugiman mengatakan, diangkatnya seminar dengan tema tersebut merepresentasikan kepedulian Pascasarjana Unpas terhadap keberlangsungan demokrasi.
Guna mendorong partisipasi politik masyarakat dalam memilih pemimpin nasional yang kelak akan menentukan keberlanjutan pembangunan nasional dan nasib ratusan juta rakyat Indonesia.
“Seminar ini saya nilai sebagai bentuk kepedulian Program Pascasarjana Unpas terhadap kelangsungan demokrasi yang akan memilih pemimpin nasional guna keberlanjutan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” kata Dr. Tugiman yang juga dosen Pascasarjana Unpas. [tsy]
