WahanaNews-SUMEDANG | Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengantisipasi adanya money politik jelang pemilu 2024 mendatang.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja komisi ke ke Kantor Bawaslu Sumedang.
Baca Juga:
Anggota Komisi I DPRD Sumedang Tinjau Lokasi Bencana Puting Beliung di Jatinangor Sumedang
"Kami meminta Bawaslu Kabupaten Sumedang, untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya untuk meningkatkan pencegahan politik uang di masyarakat. Jangan dibiarkan masyarakat terbiasa menerima itu," ujarnya, kemarin.
Asep menjelaskan, ada sejumlah cara untuk melakukan pencegahan terjadinya politik uang. Diantaranya melakukan survey persepsi masyarakat terhadap politik uang, lalu menganalisis metode untuk menekan money politik dan tidak membiarkan sesuatu yang salah.
"Jadi kami harapkan, kreatifitas Bawaslu lebih ditingkatkan lagi untuk menekan politik uang di masyarakat. Dan jangan sampai membiarkan sesuatu hal yang salah dan menjadi kebiasaan di masyarakat," kata Asep.
Baca Juga:
DPRD Sumedang Minta Pemerintah Daerah Berbenah Pasca Tol Cisumdawu Diresmikan
Tak hanya itu, lanjut Asep, dalam kunjungannya, Bawaslu juga sempat mengeluhkan sejumlah fasilitas kerja. Mulai dari kualitas kantor hingga kendaraan sebagai penunjang kinerja dalam pengawasan pemilu.
"Kami telah mendengar semuanya. Untuk itu, kami akan berupaya mendorong keluhan dari Bawaslu ini ke Pemerintah Daerah. Jadi di satu sisi kami ikhtiarkan untuk perbaikan fasilitas kantor. Disisi lainnya, kami juga meminta Bawaslu untuk meningkatkan kinerja terbaiknya untuk menghadapi Pemilu 2024 nanti," ujar politisi Golkar tersebut.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang Dadang Priyatna berharap, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menambahkan sarana dan prasarana, khususnya sarana operasional kendaraan yang saat ini masih belum maksimal.
"Alhamdulilah untuk sarana dan prasarana yang sekarang sudah sedikit memadai. Tetapi kami juga berharap ada penambahan kendaraan operasional, dimana saat ini Bawaslu hanya difasilitasi 1 kendaraan oleh Pemda. Ke depan tentunya kami memerlukan kendaraan untuk menjalankan kinerja yang lebih baik lagi," ujarnya.
Disinggung soal permintaan peningkatan kinerja, khususnya menekan politik uang. Dadang mengatakan, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, kelompok pemuda, Ormas dan sebagainya.
Selain itu, tambah Dadang, dalam waktu dekat pihaknya juga berencana akan membentuk 'Desa Anti Money Politik'.
"Untuk Desa Anti Money Politik saat ini sasarannya baru satu Desa. Tetapi tidak menutup kemungkinan, nanti akan dibentuk di seluruh Desa dengan melibatkan masyarakat. Dan yang pasti untuk sekarang ini akan dibentuk dulu satu Desa Anti Money Politik di satu kecamatan," ujar Dadang menegaskan. [rsy]
