WahanaNews-Garut | Kabupaten Garut disebut menjadi salah satu penyumbang tingginya angka stunting di Indonesia.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Effendi mengatakan, intervensi langsung harus dilakukan untuk merealisasikan penurunan angka stunting di Garut dan Jawa Barat.
Baca Juga:
Pemerintah Kota Semarang Raih Penghargaan Terbaik I Penanganan Stunting di Jawa Tengah
Program yang telah disiapkan BKKBN dan Kemenkes, kata dia, harus bisa direalisasikan dan tak hanya sebatas sosialisasi semata.
"Harus ada intervensi langsung. Saya ingin program ini jadi realita dan tak cuma sosialisasi. Tindakan preventif harus dilakukan," ujar Nurhayati saat menghadiri Program Penurunan Stunting di Desa Haruman, Kecamatan Leles, Garut, Selasa (21/6).
Menurut Nurhayati, langkah konkret harus dilakukan jika ingin terjadi penurunan angka stunting. Pemberian makanan bergizi dan vitamin harus dilakukan kepada balita yang menderita stunting.
Baca Juga:
Bele Mo'o Sehati: Strategi Dinkes Gorontalo Tangani Stunting dengan One Stop Service
"Terutama stunting akut perlu intervensi makanan tambahan khusus," katanya.
Nurhayati menyebut, Pemkab Garut bisa mencontoh Tasikmalaya dalam penurunan stunting. Yakni dengan mendatangi langsung balita yang menderita stunting.
"Di Tasikmalaya bekerja sama dengan Universitas Siliwangi dan Muhammadiyah serta transportasi online untuk mendatangi bayi stunting. Di Garut belum masuk, tapi kami harap bisa diadopsi BKKBN," ucapnya.
Sementara Kepala BKKBN Jawa Barat, Wahidin, menyebut jika persentase angka stunting di Jawa Barat relatif sama dengan angka nasional yakni di 24,5 persen.
Menurutnya jumlah pasti penderita stunting masih dalam pendataan. Jawa Barat, tambahnya, memang cukup besar dalam jumlah penyumbang angka stunting karena memiliki jumlah penduduk terbanyak.
"Sebenarnya NTT yang paling besar (angka stunting). Di Jabar itu banyak karena jumlah penduduknya juga banyak," ucap Wahidin.
BKKBN yang menjadi koordinator pelaksana penurunan angka stunting diberi fungsi khusus untuk bisa mengubah perilaku dan mencegah terjadinya stunting.
"Kami juga sudah melakukan MoU dengan Kemenag untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin tiga bulan sebelum menikah. Hal itu dilakukan agar tak ada stunting lahir baru," katanya.
Wahidin mengaku bahwa Jawa Barat menginginkan adanya zero stunting baru. Saat ini, pihaknya pun sedang melakukan penanganan kasus stunting, masih dalam tahap pendataan dan penanganan.
"Seperti di Garut sekarang, lagi pendataan ulang by name by address untuk mengetahui jumlah pasti penderita stunting. Prioritas saat ini adalah penanganan stunting akut," katanya. [tsy]
