Jabar.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran menyampaikan apresiasi atas penandatanganan Perjanjian Induk (Head of Agreement/HoA) dan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT GMF AeroAsia, PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB), dan Kementerian PPN/Bappenas terkait rencana pembangunan fasilitas bengkel pesawat atau Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
"Langkah strategis ini merupakan terobosan penting dalam mempercepat pengembangan Metropolitan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat," ujar Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba pada WahanaNews Jabar, Rabu (23/4/2025).
Baca Juga:
Majalengka Jadi Tuan Rumah, Program Vasektomi BKKBN Pecahkan Rekor MURI
Tohom menilai bahwa pengembangan MRO dan Aerospace Park di Bandara Kertajati akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas di kawasan Rebana, yang meliputi wilayah Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan, dan Kota Cirebon.
"Pengembangan ini melampaui konsep infrastruktur konvensional dan membawa Indonesia pada lompatan kualitatif dalam membangun ekosistem industri kedirgantaraan yang terintegrasi. Kami melihat potensi besar bagaimana Bandara Kertajati bisa menjadi pusat center of excellence dalam industri penerbangan, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga kawasan Asia," bebernya.
Ia menyoroti data bahwa saat ini 46% pesawat nasional masih melakukan perawatan di luar negeri, menunjukkan peluang besar yang dapat dimanfaatkan dengan pengembangan fasilitas MRO di Kertajati.
Baca Juga:
Pangkas Anggaran Dinas, Lucky Hakim Prioritaskan Pembangunan Jalan di Indramayu
"Ketergantungan terhadap jasa perawatan pesawat dari luar negeri tidak hanya menguras devisa negara tapi juga menghambat transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kedirgantaraan. Dengan adanya MRO di Kertajati, kita bisa membalikkan situasi ini," tambahnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pengembangan Kertajati sebagai pusat industri kedirgantaraan perlu disertai dengan perencanaan tata ruang yang terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan dan mencegah potensi degradasi lingkungan.
"Kawasan ini harus dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan. Kami mendorong pemerintah untuk memastikan rencana pembangunan Aerospace Park seluas 84,2 hektare yang merupakan bagian dari Kertajati Aerocity seluas 3.480 hektare dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar," tuturnya.