WahanaNews Jabar-Banten | Ketua DPRPuan Maharanimenegaskan
DPR akan melakukan pengawasan terhadap beberapa isu penting di luar penanganan pandemi
Covid-19. Misalnya mengenai Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun
2020-2024.
rigin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 1rem;">"Selanjutnya mengenai Konsep dan Desain
Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Tahun
2024," kata Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun
Sidang 2021-2022, di gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin
(16/8/2021).
Baca Juga:
DPR Apresiasi Gebrakan Mentan Amran Percepat Swasembada Lewat Oplah dan Cetak Sawah
Isu lainnya, yakni terkait izin tinggal dan
pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19.
Kemudian, pengawasan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan.
"Pengawasan
terhadap penggunaan dana desa, pengawasan pelaksanaan keuangan negara dalam
rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah," ucap Puan.
DPR pun akan melakukan pengawasan terhadap
tata kelola obat dan alat kesehatan, termasuk pendampingan distribusi bantuan
sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran. Menurut Puan, DPR juga akan
melakukan pengawasan terkait program 1 juta guru PPPK pada 2021.
Baca Juga:
Hadapi Penolakan, DPR Klaim Sudah Akomodasi Masukan Masyarakat Soal UU TNI
"Agar
permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat
terselesaikan," ujar Puan.
Terakhir, yaitu pengawasan kinerja pelaksanaan
kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan dalam program pemulihan
ekonomi nasional. (Tio)
