WahanaNews Jabar-Banten | Dorong Strategi Nasional terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHR) , Ditjen Ham bersama dengan Kementerian Lembaga duduk bersama dalam Group Discussion (FGD) Orientasi Bisnis dan HAM beserta Strategis Nasional Bisnis dan HAM, Senin (6/9).
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, berkesempatan menyampaikan keynote speech pada acara daring yang diikuti sejumlah Kementerian dan lembaga terkait tersebut, Mualimin mengungkapkan Kemenkumham selaku National Focal Point Bisnis dan HAM telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) sejak April silam.
Baca Juga:
Kanwil Kemenkumham Sulteng Tingkatkan Kesadaran dan Cegah Perundungan Siswa Lewat Diseminasi HAM
"Salah tugas dari Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM adalah menyusun Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) sebagai salah satu amanat dari UNGPs," tutur Mualimin yang hadir dari ruangannya siang ini.
Pembentukan Stranas BHAM ini diharapkan mampu mendorong implementasi bisnis dan HAM di Indonesia. Dalam Stranas BHAM, pemerintah akan melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Peningkatan pemahaman bisnis dan HAM ini tidak hanya menyentuh Kementerian dan Lembaga terkait tetapi termasuk juga ke para pelaku usaha.
Mualimin meyakini dengan dilaksanakannya stranas BHAM dapat memberikan efek positif bagi pemulihan ekonomi nasional. "Dengan mengedepankan bisnis yang berbasis HAM niscaya pemulihan ekonomi akan lebih cepat karena memperhatikan hak asasi manusia yang terdampak," kata Mualimin
Baca Juga:
Kemenkumham Sulawesi Barat Harmonisasi 10 Rancangan Peraturan Bupati di Polman dan Mamasa
Lebih lanjut, Mualimin juga menyebutkan tujuan yang ingin disasar oleh GTN BHAM dengan membangun Stranas BHAM. "Kami ingin membangun koordinasi yang lebih baik dan koheren antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan maupun pemangku kebijakan lainnya terkait bisnis dan HAM," jelas Mualimin.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati Mas"ud yang juga terlibat dalam GTN BHAM menambahkan Stranas BHAM tidak hanya fokus pada pengarusutamaan bisnis dan HAM. "Pada stranas BHAM yang tengah kita susun ini juga akan mencakup pengembangan kebijakan sekaligus penyelarasan regulasi dan juga penguatan akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis," terang Hajerati dalam sesi diskusi panel sesi pertama.
Selain mengundang Direktur Kerja Sama HAM, panitia juga menghadirkan dua narasumber lainnya yaitu Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu dan Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM sebagai narasumber pada sesi pertama. Sementara pada sesi kedua turut hadir Narasumber Kementerian Perekonomian, BUMN serta Patricia Ririn.
Kegiatan yang digelar secara daring ini terlaksana atas kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM dengan United Nations Development Programme (UNDP). Acara ini juga diikuti Assistant Resident Representative and Head of Democratic Governance and Poverty Reduction UNDP Siprianus Bate Soro, sejumlah Pimti Pratama Direktorat Jenderal HAM di antaranya yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Direktur Pelayanan Komunikasi, dan Direktur Informasi HAM, pejabat dari Kementerian dan Lembaga terkait.
Direktur Jenderal HAM mengapresiasi terlaksananya FGD daring ini. Ia meyakini kolaborasi antara Direktorat Jenderal HAM dan UNDP akan berdampak positif bagi pengembangan bisnis dan HAM di tanah air. "Harapannya Direktorat Jenderal HAM dan UNDP dapat terus bersinergi tidak hanya pada bisnis dan HAM tetapi pada kerja sama lainnya di masa mendatang," ucap Mualimin. (JP)
