WahanaNews-BANDUNG | Pelantikan pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bandung periode 2021-2026 diharapkan mampu membawa semangat baru untuk meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik.
Terutama pada target representasi perempuan di kursi anggota dewan yang sampai saat ini belum mencapai 30 persen.
Baca Juga:
KPPI Selidiki Produk Impor Expansible Polystyrene dari Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam
Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dalam acara pelatikan KPPI Kota Bandung.
Menurutnya, partisipasi perempuan dalam politik harus kembali ditingkatkan dengan literasi terstruktur agar sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
"Keberadaan KPPI sangat penting untuk menjadi mitra pemerintah. Dengan literasi terstruktur akan banyak perempuan yang terjun ke dunia politik," ujar Yana.
Baca Juga:
Penerapan Bea Masuk Pada 7 Komoditas Impor oleh Mendag RI Zulkifli Hasan
Meski berasal dari beragam warna partai yang berbeda, Yana berharap, KPPI Kota Bandung bisa memberikan kebijakan yang tidak bias gender dalam pembangunan Kota Bandung.
"Jelang tahun politik 2024 ini, mari bersama-sama kita munculkan perempuan yang peduli dengan politik dan itu adalah tantangan kita bersama," lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPC KPPI Kota Bandung, Rieke Suryaningsih menuturkan, sampai saat ini kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bandung hanya terisi 8 kursi dari target 15 kursi.
Ia mengaku, sebenarnya banyak perempuan yang ingin mengambil peran dalam politik, tapi masih terhalang dengan beberapa kendala.
"Rencananya kami akan melakukan sosialisasi KPPI sampai ke tingkat kecamatan. Kami juga akan membuat focus group discussion (FGD) mengenai topik 'Mengapa perempuan kerap sulit terjun ke dunia politik'. Apakah perempuan itu seringnya hanya dijadikan sebagai 'boneka' atau memang kita dari perempuan yang SDMnya kurang," ungkap Rieke.
Ia menambahkan, beberapa program turunan dari KPPI Jawa Barat (Jabar) juga akan diadopsi untuk diimplementasikan dalam program KPPI Kota Bandung.
"Kami juga akan meniru sekolah politik yang diusung KPPI Jabar. Namun, memang sampai saat ini baru sebatas pada diskusi-diskusi saja," imbuhnya.
Pada kesempatan ini hadir pula Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung, Edwin Sanjaya. Ia menyampaikan agar KPPI Kota Bandung bisa menjalankan beberapa peran penting dalam dunia politik.
Tak hanya ruang lingkup Kota Bandung, tapi juga bisa sampai ke permasalahan global.
"Pertama, ada peran advokasi untuk mendampingi dan mengawal agar keterwakilan perempuan di bidang politik bisa semakin baik. Lalu, ada peran capacity building untuk mewujudkan kekuatan civil society," ujarnya.
"Sehingga bisa menangani isu yang ada di Kota Bandung hingga internasional yang kita sebut SDGs," imbuh Edwin.
Serupa dengan Edwin, Wakil Ketua Advokasi dan Jaringan DPD KPPI Jawa Barat, Cucu Sugiati berharap, KPPI Kota Bandung bisa berkembang sebagai wadah perempuan untuk belajar dan mengasah kemampuan politik.
"Semoga KPPI Kota Bandung mampu mengajak generasi muda untuk ikut turun di perkancahan politik. KPPI harus menjadi sumber kader untuk seluruh partai. Sebab sampai saat ini kuota perempuan di kursi anggota dewan provinsi masih 21 persen, jauh dari target," pungkas Cucu. [tsy]
