WahanaNews, GARUT | Koordinator Siaga Aktivis 98, Hasanuddin menilai jika komitmen Kapolri dalam menerima masukan dan aspirasi masyarakat sebagaimana disampaikan pada acara 'Setapak Perubahan Polri' di Gedung Tribrata, 22 Juni 2022 lalu konsisten dan patut dipercaya.
Seperti diketahui, kasus yang menimpa Irjen Pol Ferdy Sambo saat ini tengah menjadi perhatian sejumlah kalangan.
Baca Juga:
LPSK Cabut Perlindungan Eliezer, Pakar: Jangan Seperti Selebritas
Dan di dalam kasus yang menimpa tubuh Polri tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat berkomitmen untuk membuka ruang kritik.
"Hal ini terbukti dari pengungkapan tragedi tewasnya Brigadir J," ujarnya, Jumat (26/8/2022).
Hasanuddin menyebutkan, jika saja Kapolri tidak menerima kritik dan masukan dari masyarakat, bisa jadi penyelidikan dan penyidikan terkait tewasnya Brigadir J akan gelap. Bahkan tidak terungkap secara terang benderang seperti saat ini.
Baca Juga:
Pengacara Eliezer Sayangkan Keputusan LPSK Hentikan Perlindungan
"Pada pengungkapan peristiwa ini kita patut mengapresiasi. Selanjutnya kita tunggu kerja kejaksaan dan proses pengadilan sebagai tempat menemukan kebenaran dan keadilan hukum," paparnya.
Tak hanya itu, lanjut Hasanuddin, selain kasus kematian Brigadir J, kini telah berkembang hal baru yang menyeret Irjen Pol Ferdy Sambo. Bahkan informasi terbaru, tiba-tiba muncul Konsorsium 303 diseputaran jendral bintang dua tersebut.
"Terkait hal ini, kami berpendapat Kapolri sudah saatnya fokus membuka kebenaran konsorsium 303 dimaksud sebagaimana grafik dan informasinya telah menyebar," ungkapnya.
"Tidak cukup dengan melakukan upaya pemberantasan sebagaimana dilakukan saat ini," sambung Hasanuddin.
Sebab, kata Hasanuddin, pemberantasan judi online yang saat ini dilakukan, hanya sebagai salah satu upaya untuk menguatkan bahwa judi online tersebut terbukti ada dan menyebar dibeberapa tempat di wilayah hukum polda di Indonesia.
"Kini saatnya Kapolri membentuk Tim Khusus (Tim Sus) untuk menyelidiki dan mengklarifikasi keterkaitan judi online saat ini dengan apa yang disebut Konsorsium 303," terangnya.
Sementara itu, tanpa dilakukan penyelidikan khusus, maka upaya penindakan saat ini tidak akan menyentuh akar penindakan judi online. Melainkan lips service semata, untuk mengesankan Polri sudah menindak.
"Bagaimanapun, informasi dan data tersebut telah menyebar, dan bahkan dibicarakan di forum resmi (DPR) dan demikian juga oleh Menkopolhukam," jelasnya
Kapolri harus segera membentuk tim
Hasanuddin juga berpendapat, Kapolri harus mempertimbangkan serius terkait pembentukan tim Ini. Dengan juga melibatkan ASN Polri Novel Baswedan dalam bagian Tim Khusus.
"Sebab, judi online tidak semata berpredicate crime perjudian. Melainkan juga ada unsur penyuapan (sebagaimana daftar nama-nama keterlibatan pejabat Polri di Konsorsium 303, red), ada unsur Tindak Pidana Pencucian Uang," tuturnya.
"Dan ini kejadian luar biasa, bagian dari kejahatan kerah putih (white colour crime) yang terorganisir," tambahnya.
Novel Baswedan sendiri, dinilai memiliki pengalaman, keahlian dan kapasitas untuk membuka peristiwa tersebut secara kredibel.
"Kami percaya, Kapolri dapat dan mampu membentuk tim ini. Dan sebagai pejabat tertinggi di Kepolisian, tentu Kapolri tidak memiliki masalah psyco hierarchies dan atau jika tidak terlibat maka tidak akan memiliki masalah konflik kepentingan dalam pengungkapan kebenaran apa yang beredar mengenai Konsorsium 303. Jangan sampai, relasi kekuasaan dan politik diduga dikendalikan oleh Oligarki, dan nyatanya malah oleh sebuah Konsorsium Judi," tutupnya. [rsy]
