WahanaNews-BOGOR | Kabupaten Bogor, memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak tingkat kota dan kabupaten se-Indonesia.
Menyikapi hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, memperkuat sinergitas dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk sukseskan Pemilu Serentak 2024.
Baca Juga:
Rudi Margono: Intelijen Kemaritiman Visi Kejaksaan Wujudkan RI Poros Maritim Dunia
Hal itu dijelaskan Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni saat berdialog, di Radio Tegar Beriman (Teman), Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, kemarin.
Menurutnya, KPU Kabupaten Bogor, selalu transparan, baik dari pentahapan hingga hasil keputusan yang ditetapkan.
“Kami tidak pernah menganggap teman-teman KPU-Bawaslu, seperti Tom and Jerry. Karena teman-teman Bawaslu adalah bagian dari penyelenggara, sehingga sukses tidaknya penyelenggaraan tahapan Pemilu dan pemilihan itu juga tergantung dengan teman-teman,” ujar Ummi Wahyuni.
Baca Juga:
Family Gathering Pimpinan dan Bawahan di Kabupaten Samosir: Kedekatan dan Sinergitas
Lanjut Ummi, KPU sejauh ini tidak pernah tidak transparan, baik itu tahapan maupun hasil keputusan yang ditetapkan. Sebab, Bawaslu mengawasi tahapan dari pesta demokrasi, mulai dari tahapan hingga penyelenggaraan, baik itu Pemilu maupun Pilkada nanti.
“Ini merupakan bagian supporting system dari penyelenggaraan Pemilu itu sendiri,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Ummi menyampaikan, bahwa pemerintah telah menjadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak pada 2024, dimana Pemilu diselenggarakan, pada tanggal 14 Februari dan Pilkada Serentak, pada tanggal 27 November 2024.
Menurutnya lagi, dengan jumlah penduduk sangat besar di 40 kecamatan dan 435 desa/kelurahan, pada Pemilu 2019 Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbesar, yakni 3.462 juta dengan 15 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Berdasarkan PKPU Nomor. 3 Tahun 2022, KPU Kabupaten Bogor, saat ini sedang melakukan tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik (Parpol).
“Ada dua momentum besar Pemilu nanti di dalam satu tahun itu, ada tahapan yang beririsan, dan ini menjadi sebuah pekerjaan berat apabila kita tidak didukung oleh semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor,” jelas Ummi Wahyuni.
Ia menambahkan, dari catatan Pemilu 2019, ada 43% pemilih di Kabupaten Bogor berasal dari pemilih milenial.
Untuk itu, KPU telah menyiapkan juga salah satu inovasi dengan nama Bogor Electoral Technology & Research (BETTER) yang secara harfiah berarti Riset & Teknologi Pemilu KPU Kabupaten Bogor. Dimana, pemilih pemula juga bisa melakukan akses tanpa harus datang ke KPU.
Selain itu, banyak juga inovasi lainnya dengan menggandeng semua pihak, terutama elemen-elemen yang berpengaruh di Bumi Tegar Beriman.
“Di Kabupaten Bogor, kami sudah berlari dalam berbagai persiapan, karena memang persiapan kita harus jauh lebih, karena tadi beban pekerjaan kita mungkin sedikit lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain,” terangnya.
Makanya, sambung Ummi, KPU menggandeng semua pihak, terutama elemen-elemen yang berpengaruh di Kabupaten Bogor.
Mulai dari pemuka agama, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, perguruan tinggi dan lain sebagainya, sehingga pada pelaksanaan di 2024 mendatang, semuanya dapat berjalan dengan baik.
“Itu sebab, KPU mengajak semua masyarakat Kabupaten Bogor untuk menggunakan hak pilihnya pada waktunya nanti. Termasuk, ikut aktif dan berpartisipasi dalam penyelenggara persiapan tahun ini,” pungkas Ummi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bogor, Naotalia Apapyo mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini fokus pada pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu.
Bawaslu bekerja sesuai dengan regulasi Undang-undang No. 7 tahun 2017. Perbawaslu tanggal 13 Maret 2018 dan SE Bawaslu Nomor 19 tahun 2022 untuk pengawasan verifikasi administrasi yang sedang berjalan.
“Fokus kami yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu, termasuk sosialisasi yang terus berjalan, mengawasi tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPU, itu juga tugas dan fungsi Bawaslu,” ungkap Naotalia.
Naotalia juga menegaskan, hingga saat ini belum ada perekrutan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan. Ia menghimbau Bawaslu untuk memfollow media sosial, mulai dari Instagram, Twitter, Facebook dan YouTube untuk mendapatkan informasi terupdate.
Nao berharap, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan yang partisipatif dalam tahapan dan penyelenggaraan Pemilu 2024. “Ini bukannya pesta penyelenggara saja, bukan pestanya KPU dan Bawaslu, tapi ini pesertanya seluruh warga Indonesia, karena pesta harus meriah,” jelas Naotalia.
Namun begitu, Pemilu tidak hanya bicara kuantitas. Sebagai pemilih juga bukan hanya mencoblos pada saat hari H, atau memberikan hak konstitusinya datang mencoblos, tapi ikut mengawasi pada saat pelaksanaan hari H.
“Itulah peran serta aktif dari masyarakat, di situ juga munculah pengawasan partisipatif yang harus dilakukan oleh sahabat Bawaslu bahkan masyarakat Indonesia. Sehingga, pesta demokrasi betul-betul berintegritas dan berkualitas,” tandasnya. (rsy)
