Jabar.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan operasional Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
Dukungan ini dinyatakan langsung oleh Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, sebagai bentuk komitmen relawan dalam mendorong penguatan sistem logistik nasional sekaligus mempercepat pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Urban Farming dan Kuliner Khas Daerah Jadi Penentu Percepatan Pembangunan Metropolitan Mebidang
Menurut Tohom, kemacetan parah yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok pada April 2025 lalu menjadi pelajaran mahal bagi tata kelola logistik nasional.
Ia menilai bahwa peristiwa tersebut mengonfirmasi urgensi penguatan pelabuhan alternatif yang modern dan terintegrasi seperti Patimban.
“Pelabuhan Patimban adalah jawaban strategis terhadap stagnasi logistik yang selama ini tersentral di Tanjung Priok. Ketika satu simpul tersendat, seluruh rantai pasok nasional bisa lumpuh. Maka percepatan Patimban bukan sekadar proyek, melainkan urusan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Tohom di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Baca Juga:
Pasok Listrik untuk 2 Juta Pelanggan dengan Energi Bersih Tenaga Panas Bumi, ALPERKLINAS Apresiasi Kesiapan Pertamina Geothermal
Tohom menilai bahwa pengoperasian penuh Pelabuhan Patimban akan memberikan dampak ganda, tidak hanya pada efisiensi logistik, tapi juga pada pemerataan ekonomi lintas wilayah.
Dengan target kapasitas 1,9 juta TEUs dan 600.000 unit CBU, pelabuhan ini diyakini akan menjadi magnet pertumbuhan industri dan investasi di kawasan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati).
“Ini tentang masa depan kawasan Rebana sebagai motor ekonomi nasional yang baru. Konektivitas antara pelabuhan, kawasan industri, dan infrastruktur jalan harus dipercepat secara paralel,” tambah Tohom.
Ia juga menyinggung pentingnya pendekatan multisektor dan lintas kelembagaan untuk mempercepat operasional Patimban secara penuh.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha harus bersifat progresif dan terbuka.
“Pemerintah harus menyinergikan perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai progres pembangunan terminal dan akses jalan tol tidak selaras. Hambatan sekecil apa pun bisa menunda momentum besar,” tegas Tohom.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyebutkan bahwa pelabuhan modern seperti Patimban harus menjadi katalis pembentukan aglomerasi industri yang berbasis efisiensi, ekologi, dan inklusi.
Ia menyebut bahwa Kawasan Rebana memiliki potensi besar sebagai episentrum ekonomi baru Indonesia di luar Jabodetabek, tetapi harus dipastikan memiliki backbone logistik yang kuat.
“Konsep aglomerasi tidak akan berjalan tanpa simpul logistik kelas dunia. Patimban adalah simpul itu. Maka pengoperasian penuhnya harus diperlakukan sebagai prioritas nasional,” kata Tohom.
Ia pun mendorong agar penguatan Pelabuhan Patimban dibarengi dengan akselerasi layanan digitalisasi pelabuhan, integrasi dengan sistem pelayaran internasional, dan pemberdayaan SDM lokal agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
“Patimban harus menjadi ikon pelabuhan modern Indonesia. Kita tidak hanya bicara fisik pelabuhan, tapi juga smart logistics dan dampak ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan,” tutupnya.
Dengan dukungan penuh dari relawan nasional dan berbagai pihak, percepatan Pelabuhan Patimban diharapkan akan mendorong terciptanya ekosistem logistik yang lebih tangguh, memperkuat daya saing nasional, dan mendorong pertumbuhan kawasan strategis Rebana sebagai poros ekonomi baru Indonesia.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
