Jabar.WAHANANEWS.CO - Kawasan Metropolitan Rebana kembali menjadi sorotan sebagai episentrum investasi di Jawa Barat.
Menyambut target investasi Rp270 triliun untuk tahun 2025 yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, organisasi relawan MARTABAT Prabowo-Gibran mendesak pemerintah pusat dan daerah agar mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung Hinca Panjaitan Terkait Program Pengembangan 'Kawasan Kardaiba', Desak Pemerintah Pelebaran Jalan Dari Karo-Dairi-Pakpak Bharat
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa percepatan infrastruktur di Rebana bukan hanya kebutuhan taktis, tetapi langkah strategis untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di Jabar bagian timur dan utara.
“Kawasan Metropolitan Rebana telah ditetapkan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Tapi tanpa percepatan infrastruktur yang konkret dan terukur, potensi luar biasa ini bisa mandek di atas kertas,” ujar Tohom, Minggu (20/4/2025).
Menurutnya, realisasi investasi sebesar Rp251,14 triliun pada 2024 yang berhasil menyerap lebih dari 380 ribu tenaga kerja merupakan bukti bahwa Jawa Barat, khususnya kawasan utara, memiliki daya tarik besar.
Baca Juga:
Ada Hasil Keringat Masyarakat, MARTABAT Prabowo-Gibran: Penahanan Tersangka Korupsi Pengelolaan Sampah di Tangsel Jadi Warning bagi Seluruh Daerah
Namun, tantangan ke depan menuntut konsistensi dan kecepatan dari pemerintah dalam menata regulasi, menyiapkan SDM, dan mempercepat konektivitas.
“Investor tidak hanya melihat lahan luas atau potensi demografi, tapi juga efisiensi logistik, kepastian hukum, dan kesiapan tenaga kerja. Semua itu bergantung pada infrastruktur keras dan lunak yang mesti dibangun serempak,” ungkap Tohom.
Tohom juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan Rebana—yakni Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang.
Tanpa koordinasi lintas daerah yang kuat, lanjutnya, aglomerasi ekonomi yang diimpikan Rebana hanya akan menjadi konsep di atas kertas.
“Di sinilah pentingnya peran kepemimpinan daerah ke depan. Kami berharap kepala daerah hasil Pilkada 2024 mendukung penuh strategi percepatan ini, karena kepercayaan investor pasca Pilpres dan Pilkada sedang dalam momentum terbaiknya,” tambah Tohom.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch mengingatkan bahwa pengembangan kawasan seperti Rebana membutuhkan pendekatan berbasis aglomerasi ekonomi yang serius.
Menurutnya, Indonesia baru akan mampu bersaing dengan kawasan industri di Asia Tenggara jika mampu mengelola kawasan-kawasan pertumbuhan secara menyeluruh, mulai dari transportasi hingga pendidikan vokasional yang tepat guna.
“Kawasan Rebana adalah wajah masa depan industri Indonesia. Kalau gagal dikelola dengan prinsip-prinsip aglomerasi yang terstruktur, kita akan kalah bersaing dengan Vietnam atau Malaysia,” ujarnya tegas.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah segera menyiapkan peta jalan percepatan Rebana selama lima tahun ke depan, serta mengintegrasikan peran dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan pengawasan.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
