WahanaNews - Depok | Awal Desember, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok bakal menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk 9.000 keluarga penerima manfaat (KPM).
BLT tersebut diperkirakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok 2022, sebesar Rp4.050.000.000.
Baca Juga:
Kemendes PDTT Salurkan BLT-DD Rp15,23 Miliar ke 190 Desa di Kubar
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Asloeah Madjri mengatakan, BLT BBM bersumber dari APBD Kota Depok 2022 yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia Cabang Depok.
Setiap KPM, kata dia, akan menerima bantuan senilai Rp450 ribu, yang merupakan akumulasi dari Rp150 ribu per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember.
Lulu, sapaan akrabnya menyebut, penyaluran BLT BBM akan diberikan secara door to door. Hal itu demi meminimalisir adanya pungutan liar.
Baca Juga:
Kades di Brebes Dijebloskan ke Penjara Gegara Korupsi Dana Desa Buat Judi Online
"Kami juga sudah mengimbau kepada camat dan lurah untuk membantu mengedukasi warga penerima dan mengawasi penyaluran BLT BBM ini, demi meminmalisir pelanggaran di lapangan,” ungkapnya.
Menurutnya, para penerima BLT BBM tersebut merupakan kelompok masyarakat rentan dan prasejahtera. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan BLT BBM untuk melindungi daya beli masyarakat, akibat tekanan berbagai kenaikan harga atau inflasi secara global.
“Dengan adanya BLT BBM ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian mereka,” katanya.
Perlu diketahui sebelumnya, meski pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM hingga tahap kedua.
Namun hal ini dikeluhkan oleh sejumlah warga kurang mampu yang tergolong lansia di wilayah RT2/15, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Salah satu lansia yang tidak mendapatkan bantuan, Hartati mengatakan telah memiliki kartu dan formulir penerima manfaat. Sebelumnya, pengurus lingkungan di wilayah tersebut telah dimintai pengisian data sebagai warga yang layak sebagai penerima manfaat dari pemerintah.
“Iya sempet di lakukan pendataan, kita mengurus di kantor kecamatan tapi isinya gapernah ada, yang lain udah nanya ke RT tapi ketua RTnya tidak tahu,” paparnya.
Hartati juga merasa sangat keberatan karena BLT tersebut tidak tepat sasaran, banyak orang yang mampu tetapi bisa mendapatkan BLT tersebut.
“Ya sangat keberatan, karena banyak orang yang di atas kita dapat dan saya tidak dapat. Banyak yang tidak punya anak sekolah tetapi dapat BLT, saya yang punya anak sekolah berjumlah 2 orang tetapi tidak dapat,” ucapnya.
Ditempat yang sama, salah satu warga yang tidak mendapatkan BLT, Susi mengatakan, hanya mendapati bantuan langsung tunai atau sembako dari pemerintah hanya satu kali. Yakni pada masa selama ini tidak dapat bantuan.
“Terakhir saya dapat 600 ribu, sekarang saya tidak dapat lagi untuk yang BLT BBM ini tidak dapat lagi, mungkin ini masalah pendataaanya tapi soal pendataan saya gangerti,” ungkapnya.
Para warga kurang mampu yang juga lansia inipun berharap agar tidak ada lagi kecurangan dalam pendataan yang dilakukan oleh pihak pengurus lingkungan, agar penyaluran kepada warga penerima manfaat dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
"Saya hanya berharap agar yang di bawah juga dapat, bukan mereka yang punya mobil yang dapat BLT BBM,” tutupnya.[mga]
